Menlu AS: Hati-hati Terima Bantuan Asing

sumber - Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, mengingatkan negara-negara berkembang agar tidak begitu saja mau menerima bantuan asing. Bahkan, ada negara yang memberi bantuan ke negara berkembang dengan motif ingin mengeruk kekayaan alamnya ketimbang benar-benar membantu pembangunan. 

Clinton melontarkan pernyataan itu dalam seminar mengenai efektivitas bantuan pembangunan untuk negara berkembang di Busan, Korea Selatan, 30 November 2011. Pertemuan itu dihadiri para pejabat negara donor, negara berkembang, organisasi non pemerintah dan sektor swasta untuk membahas prospek bantuan di masa datang. 

Istri mantan Presiden Bill Clinton itu mengingatkan negara-negara penerima bantuan agar bersikap kritis bila ada tawaran dari pihak asing. "Hati-hati atas donatur yang lebih tertarik mengambil sumber daya ketimbang membantu pembangunan kalian."

Mungkin ada dana yang dapat membantu kekurangan anggaran untuk jangka pendek, namun kita sudah berkali-kali melihat bahwa penyelesaian yang cepat itu tidak akan memberi hasil yang berkelanjutan," kata Menlu Clinton seperti yang dikutip kantor beritaReuters. "Seringkali keputusan para donatur lebih didasari kepentingan politiknya sendiri ketimbang kebutuhan para mitra [penerima bantuan]," lanjut Clinton. 

Dia tidak menyebut negara donor mana yang selama ini bermotifkan ekploitasi sumber alam ketimbang membantu pembangunan di negara penerima dalam memberi bantuan. Namun, menurut media-media Barat, tudingan itu secara tidak langsung diarahkan ke China. 

Didukung pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir, China kian intensif memberi bantuan kepada negara-negara miskin dan berkembang, terutama di Afrika. Namun, di saat yang bersamaan, China tengah membutuhkan sumber daya alam yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sumber itu banyak ditemukan di Afrika. 

Kepada negara-negara donatur, Clinton meminta agar mereka kini memfokuskan bantuan ke negara penerima berupa peningkatan kapasitas di sektor penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi dan kepastian hukum, serta mendukung kampanye perdagangan bebas, dengan menghapuskan tarif lokal serta hambatan dagang lainnya. (umi)